GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Tuntutan Mati dan Pembelaan Aman Abdurrahman...

Tuntutan Mati dan Pembelaan Aman Abdurrahman...

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus terorisme Aman Abdurrahman dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aman dinilai bertanggung j…

Tuntutan Mati dan Pembelaan Aman Abdurrahman...

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus terorisme Aman Abdurrahman dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aman dinilai bertanggung jawab atas serangkaian aksi teror yang terjadi di Indonesia.

Setelah menghadirkan sejumlah saksi di persidangan, jaksa menilai Aman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana terorisme.

Baca juga: Jaksa Sebut 5 Teror Digerakkan Aman Abdurrahman, Bom Thamrin hingga Penusukan Polisi...

Dalam tuntutannya, jaksa merinci ada lima teror yang digerakkan Aman, yaitu:

1. Peledakan bom di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016.

2. Pelemparan bom di Gereja HKBP Oikumene Samarinda, Kalimantan Timur, pada 13 November 2016.

3. Aksi bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada 24 Mei 2017.

4. Penyerangan Markas Polda Sumatera Utara dan penusukan polisi pada 25 Juni 2017.

5. Penembakan polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 11 September 2017.

Baca juga: Jaksa: Tidak Ada Hal yang Meringankan Tuntutan Aman Abdurrahman

Perbuatan Aman dinilai telah melanggar dua pasal yang menjadi dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua primer.

Terdakwa kasus teror bom Thamrin Aman Abdurrahman menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018). Ia dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab saat aksi teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, awal 2016.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Terdakwa kasus teror bom Thamrin Aman Abdurrahman menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018). Ia dit untut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab saat aksi teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, awal 2016.

Selain itu ada enam hal yang memberatkan Aman, yaitu:

1. Aman merupakan residivis dalam kasus terorisme yang membahayakan kehidupan kemanusiaan.

2. Aman adalah penggagas, pembentuk, dan pendiri Jamaah Anshorut Daulah, organisasi yang jelas-jelas menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianggapnya kafir dan harus diperangi.

3. Aman adalah penganjur, penggerak kepada pengikutnya untuk melakukan jihad, amaliyah teror, melalui dalil-dalilnya sehingga menimbulkan banyak korban aparat.

4. Perbuatan Aman telah mengakibatkan banyak korban meninggal dan korban luka berat.

Baca juga: Mengakibatkan Seorang Anak Tewas Mengenaskan Jadi Hal Memberatkan Aman Abdurrahman Menurut Jaksa

5. Perbuatan Aman telah menghilangkan masa depan seorang anak yang meninggal den gan luka bakar lebih 90 persen, serta lima anak mengalami luka berat dengan kondisi luka bakar dan sulit dipulihkan kembali seperti semula.

6. Pemahaman Aman tentang syirik demokrasi telah dimuat di laman Millah Ibrahim yang dapat diakses secara bebas sehingga dapat memengaruhi banyak orang.

Terdakwa kasus teror bom Thamrin Aman Abdurrahman usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018). Ia dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab saat aksi teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, awal 2016.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Terdakwa kasus teror bom Thamrin Aman Abdurrahman usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018). Ia dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab saat aksi teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, awal 2016.

Pembelaan Aman

Saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (25/5/2018), Aman membantah dirinya terlibat dalam lima kasus teror yang disebutkan jaksa.

Aman mengaku baru mengetahui teror bom di Gereja HKBP Oikumene Samarinda, bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, penyerangan Markas Polda Sumatera Utara, dan penembakan polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat, saat diadili dalam persidangan.

Baca juga: Pengacara: Aman Abdurrahman Tak Berniat Lakukan Terorisme

Saat keempat teror itu terjadi, Aman mengaku tengah diisolasi di Lapas Pasir Putih Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Saat diisolasi, Aman mengaku tidak bisa bertemu siapa pun. Aman merasa heran terhadap tuntutan jaksa yang mengaitkannya dengan serangkaian kasus tersebut, termasuk penembakan polisi di Bima.

Khusus kasus bom bunuh diri di Jalan MH Thamrin, Aman mengaku membaca berita teror tersebut dari salah satu media online di Indonesia.

Menganggap pemerintah kafir

Aman mengaku menganggap pemerintah Indonesia dan aparat sebagai kafir. Namun, ia mengaku belum pernah menyerukan orang-orang yang satu pemahaman dengannya, untuk menyerang aparat pemerintah Indonesia.

"Walaupun saya mengkafirkan pemerintah Indonesia dan aparaturnya, akan tetapi sampai detik ini, saya di dalam rekaman kajian atau tulisan yang disebarluaskan, belum melontarkan seruan atau ajakan kepada saudara-saudara kami yang hidup di tengah masyarakat ini, untuk mulai menyerang aparat keamanan," ujar Aman saat membacakan nota pembelaannya.

Baca juga: Aman Abdurrahman Akui Kafirkan Aparat, tapi Belum Serukan Menyerang

Aman mengaku, belum menyerukan hal tersebut karena mempertimbangkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Terdakwa kasus teror bom Thamrin Aman Abdurrahman menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018). Ia dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab saat aksi teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, awal 2016.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Terdakwa kasus teror bom Thamrin Aman Abdurrahman menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018). Ia dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab saat aksi teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, awal 2016.

Aman menyebut, berbagai teror atau serangan terhadap aparat pemerintah yang terjadi di Indonesia adalah tindakan setiap individu, karena hal tersebut bukan atas seruannya.

Tim kuasa hukum Aman menilai, tuntutan hukuman mati terhadap Aman tidak sesuai dengan keterlibatan Aman dalam serangkaian aksi teror yang didakwakan.

Aman dinilai tidak terlibat dalam serangkaian teror bom. Aman juga dianggap tidak menggerakkan orang melakukan berbagai aksi terorisme.

Aman dinilai hanya menyuruh orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama dengannya untuk hijrah ke Suriah.

"Keterlibatan terdakwa hanya sebatas memberikan tausiyah yang intinya menyuruh orang untuk hijrah ke Suriah, membantu berperang di sana untuk menegakkan khilafah," ujar kuasa hukum Aman, Asrudin Hatjani.

Baca juga: Aman Abdurrahman: Silakan Vonis Seumur Hidup atau Eksekusi Mati, Tak Ada Gentar di Hatiku

Tak takut dengan hukuman

Aman mempersilakan majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Aman mengaku tidak gentar dengan hukuman apa pun yang akan dihadapinya nanti.

Aman mengaku tidak mengetahui apa pun soal serangkaian aksi teror yang dituduhkan kepadanya. Meski demikian, dia tidak memedulikan tuntu tan jaksa dan vonis hakim nantinya.

"Silakan kalian bulatkan tekad untuk memvonis saya. Mau vonis seumur hidup silakan atau mau eksekusi mati silakan juga," kata Aman membacakan nota pembelaan atau pleidoi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (25/5/2018).

"Jangan ragu atau berat hati. Tidak ada sedikit pun gentar dan rasa takut dengan hukuman zalim kalian ini di hatiku," tambahnya.

Aman Abdurrahman, terdakwa kasus peledakan bom di Jalan MH Thamrin pada awal 2016, saat diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (27/4/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Aman Abdurrahman, terdakwa kasus peledakan bom di Jalan MH Thamrin pada awal 2016, saat diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (27/4/2018).

Ditawari kompromi

Aman merasa aparat pemerintah Indonesia ingin memenjarakan dirinya selama dia hidup. Sebab, Aman menyebut aparat menjerat dan mengaitkannya dengan berbagai aksi teror yang terjadi di Indonesia

Aman mengatakan, aparat pemerintah menjeratnya terlibat dengan kasus-kasus teror hanya karena pelakunya, guru pelaku, atau teman pelaku, pernah bertemu dirinya, mendengar ceramahnya, atau membaca tulisannya, walaupun hanya sekali.

Menurut Aman, dia akan terus dijerat dan dikaitkan dengan berbagai kasus setelah dibebaskan sampai kapan pun. Hal yang bisa membuatnya terbebas dari jeratan itu yakni berkompromi dengan pemerintah.

Aman mengaku pernah ditawari peneliti asal Sri Lanka, Profesor Rohan, untuk berkompromi dengan Pemerintah Indonesia.

Baca juga: Aman Abdurrahman Mengaku Pernah Ditawari Kompromi dengan Pemerintah

Terdakwa kasus teror bom Thamrin Aman Abdurrahman usai menjal   ani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018). Ia dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab saat aksi teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, awal 2016.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Terdakwa kasus teror bom Thamrin Aman Abdurrahman usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018). Ia dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab saat aksi teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, awal 2016.

Kompromi itu berkaitan dengan ajaran Aman kepada murid-muridnya untuk berlepas diri dari Pemerintah Indonesia, yang disebutnya kafir karena berideologi Pancasila dan menganut sistem demokrasi.

Aman mengungkapkan, Rohan pertama kali menemui dia di sel isolasi Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada 21 Desember 2017. Rohan ditemani perwira pertama dan perwira menengah Densus 88.

Menurut Ama n, Rohan bekerja untuk Singapura dan bekerja sama dengan Indonesia untuk mengkaji gerakan Islam. Aman mengatakan akan dibebaskan jika setuju berkompromi dengan pemerintah. Namun, jika tidak, maka Aman diancam akan dipenjara seumur hidup.

"Saya jawab dengan mengatakan, 'Saya tidak akan mau berkompromi dengan pemerintah ini, saya Insya Allah akan keluar dari penjara berupa mayat sebagai syahid atau keluar dalam keadaan hidup sebagai pemenang dalam prinsip ini'," lanjut Aman.

Tak setuju aksi teror di Surabaya

Aman menyebut hanya orang-orang sakit jiwa yang menamakan serangkaian teror di Surabaya beberapa waktu lalu sebagai jihad.

Aman menyampaikan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan ibu dan anaknya di sebuah gereja di Surabaya terjadi karena pelakunya tidak memahami tuntunan jihad.

Baca juga: Aman Abdurrahman: Orang yang Namakan Bom Surabaya sebagai Jihad Sakit Jiwanya

Aman juga menyebut aks i bom bunuh diri di Mapolrestabes Surabaya sebagai tindakan keji yang mengatasnamakan jihad.

"Kejadian seorang ayah yang membonceng anak kecilnya dan meledakkan diri di depan kantor polisi, si anak terpental dan alhamdulillah masih hidup, tindakan itu merupakan tindakan keji dengan dalih jihad," ucap Aman.

Minta dibebaskan

Kuasa hukum Aman Abdurrahman, Asrudin Hatjani, meminta majelis hakim membebaskan Aman dari dakwaan dan tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa penuntut umum.

Asrudin juga meminta majelis hakim memutuskan bahwa Aman tidak terbukti melakukan aksi terorisme, sebagaimana tuntutan jaksa.

"Memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan membebaskan terdakwa (Aman) dari semua dakwaan dan tuntutan," ujar Asrudin.

Kompas TV Terdakwa teror bom Thamrin Aman Abdurrahman menkalani sidang tuntutan di PN Jakarta Selatan.

Berita Terkait

Kapolri: Viralkan Pernyataan Aman Abdu rrahman

Aman Abdurrahman Akui Kafirkan Aparat, tapi Belum Serukan Menyerang

Usai Baca Pleidoi, Aman Abdurrahman Tersenyum dan Angkat 1 Jari

Aman Abdurrahman: Kalau Saya Dikaitkan dengan Bom Samarinda, Itu Zalim

Aman Abdurrahman Tuding Pemerintah Ingin Penjarakan Dia Seumur Hidup karena Hal Ini

Terkini Lainnya

Penjara Israel akan Larang Narapidana Hamas Tonton Piala Dunia

Penjara Israel akan Larang Narapidana Hamas Tonton Piala Dunia

Internasional 28/05/2018, 12:06 WIB Bongkar Penyelundupan Katinon, BNN dan Ditjen Bea Cukai Temukan Modus Baru

Bongkar Penyelundupan Katinon, BNN dan Ditjen Bea Cukai Temukan Modus Baru

Nasional 28/05/2018, 12:03 WIB BPK Beri Sejumlah Catatan untuk Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta

BPK Beri Sejumlah Catatan untuk Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta

Megapolitan 28/05/2018, 11:58 WIB KPK Bekali Kejati se-Indonesia soal Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

KPK Bekali Kejati se-Indonesia soal Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Nasional 28/05/2018, 11:57 WIB Jokowi: Kita Ingin Negara Peserta Asian Games Yakin Indonesia Aman

Jokowi: Kita Ingin Negara Peserta Asian Games Yakin Indonesia Aman

Nasional 28/05/2018, 11:47 WIB KPAI: Perlu Upaya Komprehensif Cegah Anak Terpapar Radikalisme

KPAI: Perlu Upaya Komprehensif Cegah Anak Terpapar Radikalisme

Nasional 28/05/2018, 11:45 WIB Mengenal Stasiun Kroya, Salah Satu Stasiun Terpadat di Pulau Jawa

Mengenal Stasiun Kroya, Salah Satu Stasiun Terpadat di Pulau Jawa

Regional 28/05/2018, 11:43 WIB Pemprov DKI Raih WTP, Prasetio Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi-Ahok-Djarot

Pemprov DKI Raih WTP, Prasetio Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi-Ahok-Djarot

Megapolitan 28/05/2018, 11:43 WIB Berkas Perkara Dhawiya dan Pacarnya Lengkap, Keduanya Akan Dilimpahkan Kejaksaan

Berkas Perkara Dhawiya dan Pacarnya Lengkap, Keduanya Akan Dilimpahkan Kejaksaan

Megapolitan 28/05/2018, 11:35 WIB Megawati Digaji Rp 112 Juta, Lebih Besar dari Gaji Presi   den

Megawati Digaji Rp 112 Juta, Lebih Besar dari Gaji Presiden

Nasional 28/05/2018, 11:29 WIB Habibie dan Pilpres 2019

Habibie dan Pilpres 2019

Nasional 28/05/2018, 11:23 WIB KPK Pastikan E-KTP yang Tercecer di Bogor Bukan Barang Bukti

KPK Pastikan E-KTP yang Tercecer di Bogor Bukan Barang Bukti

Nasional 28/05/2018, 11:21 WIB Ketua DPR Anggap KPU Kurang Bijak jika Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg

Ketua DPR Anggap KPU Kurang Bijak jika Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg

Nasional 28/05/2018, 11:19 WIB Dapat Opini WTP, Pejabat DKI Bersorak dan 'Standing Ovation'

Dapat Opini WTP, Pejabat DKI Bersorak dan "Standing Ovation"

Megapolitan 28/05/2018, 11:17 WIB Presiden Korsel Kemungkinan Ikut dalam Pertemuan Trump-Kim Jong Un

Presiden Korsel Kemungkinan Ikut dalam Pertemuan Trump-Kim Jong Un

Internasional 28/05/2018, 11:09 WIB Load MoreSumber: Google News | Berita 24 NTB

Tidak ada komentar