www.AlvinAdam.com

Berita 24 Nusa Tenggaran Barat

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Tragedi kilang Montara

Posted by On 19.21

Tragedi kilang Montara

Ilustrasi: Lukisan abstrak
Ilustrasi: Lukisan abstrak | TyC26 /Shutterstock

Delapan tahun sudah tragedi kilang minyak Montara mengambang di Laut Timor. Tidak ada yang mau bertanggungjawab. Sementara ratusan ribu rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) tak kunjung usai dirundung malapetaka karenanya.

Ledakan kilang minyak terburuk dalam sejarah Australia (was one of Australia's worst oil disasters) itu dioperasikan oleh PTTEP Australasia Pty Ltd. Tumpahannya mencapai wilayah teritorial Indonesia, mencemari tiga belas perairan kabupaten/kota di NTT.

Bagi Indonesia, kejadian itu membawa dampak kerusakan lingkungan yang besar. Adalah kerusakan hutan mangrove seluas 1.200 hektare, kerusakan padan g lamun seluas 1.400 hektare, dan kerusakan terumbu karang seluas 700 hektare (sumber: data Kemenko Kemaritiman RI). Belum lagi merebaknya penyakit kulit yang dialami warga NTT akibat pencemaran lingkungan laut tersebut.

Sebelum meledaknya kilang minyak Montara pada Agustus 2009, sebuah desa di Kupang, NTT, bisa menghasilkan lebih dari 500 ribu ton rumput laut per tahun. Rumput laut yang dihasilkan pun adalah rumput laut terbaik. Pada tahun 2008, rumput laut di Kupang dihargai Rp. 23.000/Kilogram.

Pasca ledakan kilang minyak, produksi rumput laut terjun bebas. Pada tahun 2010 hingga 2014, produksi rumput laut warga nol ton per tahun. Pada 2015 produksi rumput laut kembali diperjuangkan warga, tapi hanya mampu 200 ribu ton, dengan harga Rp. 500/Kilogram. Tahun 2016, produksi tak rumput laut mampu lagi dipertahankan, nol ton per tahun.

Pada tahun 2015, Aliansi Pengacara Australia merilis laporan berjudul "After the Spill". Laporan tersebut merinci lebih dar i 250 halaman dampak pada komunitas kecil dan miskin di wilayah Indonesia akibat ledakan kilang Montara.

"After the Spill" mendokumentasikan penampakan ikan mati dan minyak serta kondisi kulit dan keracunan makanan yang diderita penduduk setempat. Lalu menyoroti bagaimana petani rumput laut telah terdampak olehnya dan bagaimana pemerintah Australia gagal untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab.

Tanggungjawab mutlak

Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI telah mengajukan gugatan atas kasus ini. Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, gugatan terhadap perusahaan yang mengoperasikan kilang minyak Montara terdaftar dalam perkara No. 241/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Pada tahap awal kasus ini diagendakan masuk proses mediasi di Pengadilan. Bisnis.com pada 17 Desember 2017 mewartakan bahwa tergugat dalam perkara kerugian atas pencemaran kilang minyak Montara menolak tawaran mediasi.

Lempar tanggung jawab terjadi antara anak perusahaan dengan induknya. Dalam kasus ini, Tergugat I yakni PTTEP Australasia Pty Ltd merupakan pengelola ladang minyak mentah di perairan Austalia. Sementara itu, tergugat II adalah PTT Exploration and Production Ltd, yang merupakan induk usaha dari tergugat I. Sedang PTT Exploration and Production mengaku tidak bertanggung jawab atas operasional tergugat I. PTT Exploration and Production sebagai perusahaan milik negara (Thailand) hanya berstatus pemegang saham PTTEP Australasia Pty Ltd. Dengan begitu PTT Exploration and Production mengklaim tidak tahu menahu mengenai operasional dari PTTEP Australasia Pty Ltd.

Adapun PTT Public Company Ltd sebagai tergugat III, adalah holding group dari PTT Exploration and Production Ltd. Perusahaan ini juga mengatakan bahwa mereka tidak ikut campur masalah operasional PTTEP Australasia Pty. PTT Public Company hanya berstatus sebagai pemilik saham PTT Exploration and Production Ltd, bukan pada PTTEP Australasia Pty.

Alibi-alibi klise tersebut diutarakan perusahaan pengelola kilang minyak Montara untuk menghindar dari tanggung jawab. Namun penolakan atas mediasi tetap akan membawa kelanjutan kasus ke meja hakim. Dalam konteks pencemaran laut ini kita berharap ada penerapan tanggung jawab mutlak (strict liability) yang mesti hadir terlebih dahulu tanpa perlu pembuktian kesalahan.

Pasal 1365 KUH Perdata mengakomodasi kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran yang mengandung limbah berbahaya dan beracun (B3) dan mengancam kesehatan manusia. Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi.

Ketentuan a quo dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban mewajibkan adanya unsur kesalahan, dalam hal pihak korban yang ingin mengajukan gugatan wajib membuktikan kesalahan pihak pencemar. Bila dilihat dari beban pembuktian dalam kasus-kasus pencemaran yang mengandung limbah B3 sangat sulit untuk mengumpulkan alat-alat bukti, terlebih lagi dalam membuktikan zat kimia . Proses ini memerlukan biaya yang lumayan mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat ekonomi lemah.

Secara teoritis perkembangan asas tanggung jawab langsung yang telah diatur dalam hukum materiil. Pasal 88 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) menegaskan kegiatan usaha yang menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup adalah bertanggung jawab mutlak atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Kita tentu berharap lebih, penerapan tanggung jawab mutlak atas kasus meledaknya kilang minyak Montara ini tidak sekedar pada limbah beracun. Sebab begitu banyak kerugian yang tak tertanggungkan diderita warga NTT selain hal itu. Namun sayangnya perangkat hukum Indonesia masih amat terbatas. Semoga hakim bisa melakukan penemuan hukum.

Marlis Kwan, periset kebijakan publik dan lingkungan hidup.

Sumber: Google News | Berita 24 NTT

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »