www.AlvinAdam.com

Berita 24 Nusa Tenggaran Barat

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Menadah rupiah dari wisatawan saat libur Lebaran di Gunungkidul

Posted by On 01.06

Menadah rupiah dari wisatawan saat libur Lebaran di Gunungkidul

Menadah rupiah dari wisatawan saat libur Lebaran di Gunungkidul

gunungkidulHak atas foto yaya ulya
Image caption Desa Wisata Nglanggeran banyak dikunjungi wisatawan pada musim liburan sehingga mampu menyumbang miliaran rupiah untuk pemasukan Kabupaten Gunungkidul.

Apakah Anda sudah merencanakan liburan Idul Fitri? Di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat sebuah desa wisata bernama Nglanggeran.

Di desa yang terletak di Kecamatan Patuk ini terdapat beragam daya tarik, semisal Gunung Purb a.

Bagi pengunjung yang ingin naik ke puncak gunung tidak perlu repot, karena jalur mendaki sampai puncak sudah dipasang pihak pengelola.

Sejumlah fasilitas seperti kamar kecil dan tempat istirahat sudah tersaji. Batuan besar yang terbentuk dari endapan vulkanik berjenis andesit (Old Andesite Formation) dan pohon-pohon yang rindang menjadi pemandangan khas wisata di Gunung Api Purba.

  • Tiga taman nasional Indonesia dicalonkan jadi cagar biosfer dunia, apa dampaknya?
  • NTB berupaya tingkatkan kunjungan turis empat juta orang dengan wisata halal
  • Perilaku turis serampangan di Indonesia akibat kurang informasi?

Di lokasi wisata ini terdapat embung atau tampungan air yang digunakan untuk mengairi kebun buah. Berada di ketinggian 495 meter di atas permukaan laut, tempat ini cukup sejuk dan sangat pas untuk menikmati senja.

Jika ramai, pengujung di desa wisata Nglanggeran bisa ribuan setiap harinya. Tahun kemarin t ercatat ada 151.000 pengunjung. Dari situ pengelola bisa ikut menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) untuk pemerintah kabupaten Gunungkidul.

"Dari tiket masuk, tahun 2016 kita menyumbang PAD sekitar Rp1,8 miliar dan tahun 2017 Rp1,9 miliar," kata Ratna Susanti, pengelola Desa Wisata Nglanggeran.

Hak atas foto yaya ulya
Image caption Di Desa Wisata Nglanggeran terdapat embung atau tampungan air yang digunakan untuk mengairi kebun buah. Berada di ketinggian 495 meter di atas permukaan laut, tempat ini cukup sejuk dan sangat pas untuk menikmati senja.

Bisnis miliaran rupiah

Desa wisata Nglanggeran hanyalah satu dari sekian destinasi plesir yang gencar dikembangkan pemerintah ka bupaten Gunungkidul selama lima tahun terakhir.

Alasannya? Jelas rupiah.

Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Antonius Hary Sukmono, mengaku hampir Rp27 miliar dari sektor wisata telah masuk kas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tahun 2017 kemarin kita bisa memberikan kontribusi PAD sebesar Rp26,9 miliar," kata Sukmono kepada wartawan di Yogyakarta, Yaya Ulya, untuk BBC News Indonesia.

Pendapatan sebesar itu didapat dari retribusi yang ditarik dari seluruh tempat wisata yang ada di Gunungkidul.

Dinas Pariwisata Gunungkidul mencatat, pada 2017 kemarin ada 3.258.000 tiket retribusi, belum lagi ditambah yang tidak tercatat retribusinya.

"Sumbangannya sekitar 11,7% terhadap keseluruhan PAD," katanya.

Menurut Sukmono, terjadi peningkatan yang sangat luar biasa dari sektor wisata jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2013, misalnya, Sukmono menyebut sumbangan PAD dari sektor wisata baru sekitar Rp6 miliar.

"Jadi peningkatannya sangat berarti," ujarnya.

Sedemikian besarnya, Sukmono mengatakan sektor wisata menempati posisi tiga besar penyumbang pendapatan bagi pemerintah kabupaten Gunungkidul.

Bercermin dari libur lebaran tahun lalu, angka pengunjung bisa mencapai 300.000-400.000 orang.

"Libur lebaran kemarin bisa memberikan pendapatan kepada daerah kisaran Rp2-3 miliar," tuturnya.

Hak atas foto yaya ulya
Image caption Desa Wisata Nglanggeran awalnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat.

'Pemerintah datang terlambat'

Pada liburan Lebaran 2018 dan selanjutnya, Sukmono dan jajarannya punya beberapa tugas.

"Pariwisata Gunungk idul masih terpusat di sektor selatan, kawasan pantai. Tugas kami bagaimana mengatur distribusi pergerakan wisatawan. Karena tidak semua wisatawan ingin ke pantai. Dalam hal ini bagaimana kami menumbuhkan destinasi wisata baru, akses menuju destinasi wisata baru ini, kemudian komunitas di destinasi baru ini bisa berkembang," papar Sukmono.

Kesadaran pemerintah lokal ini adalah sesuatu yang gres. Sebab, sebelumnya pemerintah dinilai kurang maksimal mengoptimalkan potensi wisata.

"Pemerintah cenderung hanya mengandalkan sektor wisata yang sudah ada dan apa adanya," kata Suci Wulandari selaku Deputi Pengelolaan Pengetahuan IDEA yang melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam perencanaan pengembangan desa.

Suci mencontohkan Desa Wisata Nglanggeran. Pemerintah daerah, menurutnya, baru sadar terhadap potensi desa wisata setelah tempat itu mampu menyedot minat wisatawan dan meraup rupiah selama lima tahun terakhir.

Padahal, kata Suci, Desa Nglangg eran awalnya berkembang karena inisiatif pemuda desa untuk mengembangkan wisata desa. Mereka mendorong masyarakat untuk secara swadaya menjadikan desa mereka dikenal dan menjadi destinasi wisata di Gunungkidul.

"Masyarakatnya berdaya sendiri dan mampu mendapatkan keuntungan sendiri," katanya.

Pemerintah daerah, menurut Suci Wulandari baru datang setelah mengetahui hasil yang dirintis warga Desa Nglanggeran. Pemerintah datang dengan membawa banyak program, mulai dari pemberdayaan, peningkatan kapasitas, sampai pelatihan untuk pengelolaan pangan lokal.

"Dalam konteks ini, pemerintah datangnya terlambat," kilahnya.

Hak atas foto yaya ulya
Image caption Masyarakat Nglanggeran mengelola wisata di desa mereka dan mana jemen keuangan dijalankan secara rapi sehingga dipastikan ada sebagian pundi-pundi uang mengalir ke pengelola wisata dan kesejahteraan desa.

Gairah Ekonomi

Sejak masyarakat Nglanggeran mengelola wisata di desa mereka, manajemen keuangan dijalankan secara rapi dan dipastikan ada sebagian pundi-pundi uang mengalir ke pengelola wisata dan kesejahteraan desa.

Untuk tiket masuk Gunung Api Purba seharga Rp 17.000, misalnya. Porsi Rp2.000 masuk retribusi Pemkab dan Rp500 untuk asuransi. Kemudian parkir Rp2.000. Adapun 10% masuk ke Badan Usaha Milik Desa, dan sisanya untuk pajak penghasilan serta digunakan untuk operasional kegiatan.

"Kita juga bagi ke sejumlah dusun yang berada di Desa Nglanggeran," rinci Ratna.

Perekonomian warga pun bergairah. Ratna menyebut warga yang biasanya hanya mengandalkan hasil pertanian, kini punya penghasilan tambahan dari membuka homestay atau berbagai jasa lainnya.

"Dulu hanya menunggu hasil panen, setelah adanya wisata mereka bisa mendapatkan hasil lain dari jasa yang disediakan," kata Ratna.

Dari situlah Ratna mengkalkulasi bahwa ketika omset wisata meningkat maka ekonomi masyarakat juga ikut terdongkrak. "Secara otomatis uang yang beredar akan meningkat," imbuhnya.

Di lain pihak, pemerintah daerah yang kehadirannya telat tetap mendapat bagian.

Sebagai timbal balik, sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Antonius Hary Sukmono, mengaku pemerintah daerah telah merumuskan cara terbaik bagaimana membantu dan memberikan kontribusi bagi pengelolaan wisata di seluruh Gunungkidul. Misalnya, untuk membangun akses jalan.

"Tugas kami (Dinas Pariwisata) mencari uang, masuk kas daerah dan menjadi kebijakan daerah bagaimana uang itu digunakan. Dan saya punya keyakinan uang itu juga digunakan untuk mendukung sektor pariwisata," katanya.

Hak atas foto yaya ulya
Image caption Pemerintah Kabupaten Gunungkidul punya tugas untuk membangun akses menuju destinasi wisata baru.

Dampak positif

Aktivitas ekonomi di Desa Wisata Nglanggeran mendapat apresiasi dari ASEAN.

Tahun ini, desa tersebut mendapatkan penghargaan ASEAN Sustainable Tourism Award atau penghargaan untuk pariwisata berkesinambungan.

Apresiasi itu sejalan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Gunungkidul mengenai penurunan angka kemiskinan sebesar 2,38% sejak 2015-2016.

Berdasarkan data BPS itu, Sukmono meyakini bahwa pengembangan potensi alam untuk sektor pariwisata menjadi solusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Gunungkidul.

"Kami upayakan. Kalau masih dua digit, semoga empat atau li ma tahun lagi bisa satu digit," katanya.

Ratna pun percaya angka kemiskinan bisa menurun dan masyarakat Gunungkidul bisa sejahtera berkat sektor wisata. Namun itu perlu peran serta kerja sama pemerintah yang selama ini dipandang kurang maksimal.

"Kami yakin. Kami ada mimpi bersama untuk membangun masyarakat lebih sejahtera," kata Ratna.

"Dan alangkah baiknya pemerintah bisa mengawal masyarakat untuk mengetahui potensi desa masing-masing untuk mendorong kemajuan ekonomi untuk kesejahteraan dan meningkatkan daya tarik wisatawan," imbuhnya.

Hak atas foto yaya ulya
Image caption Ratna Susanti, pengelola Desa Wisata Nglanggeran, menunjukkan penghargaan ASEAN Sustainable Tourism Award atau penghargaan untuk pariw isata berkesinambungan.

Perlu uluran tangan pemerintah

Peran pemerintah daerah agaknya perlu digarisbawahi seperti diungkapkan pengrajin Batik Jumputan Candi Ijo di Dusun Gedang, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mulyani, Ketua Kelompok Batik Jumputan di daerah itu, mengaku dirinya dan rekan-rekannya tidak bisa bergerak leluasa dalam mengembangkan produk karena modal pas-pasan.

Terbatasnya modal ini menjadi kendala besar bagi para pengrajin Batik Jumputan Candi Ijo. Pasalnya, modal yang mereka keluarkan untuk produksi belum tentu langsung balik mengingat dagangan mereka hanya terjual pada musim libur panjang atau musim liburan lebaran.

Pada libur lebaran kemarin kelompok batik yang dikelolanya mendapatkan omset sekitar Rp4 juta. Baginya itu sudah banyak, karena di hari biasa tidak mungkin bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu.

"Har ganya tidak bisa kita naikkan karena produknya sudah dikenal dengan harga segitu. Kalau ke butik, bisa lebih mahal sedikit. Produk kita ya begini saja, untuk kreasi-kreasi belum," tutur Mulyani.

Dengan keuntungan yang tidak optimal, setelah habis lebaran dagangan mereka kembali sepi karena sedikitnya pengunjung yang belanja. "Kalaupun ada pembeli memborong, paling empat, lima potong," katanya.

Selain modal, Mulyani juga mengeluhkan akses jalan yang rusak. Dia menduga itu adalah penyebab sepinya pengunjung.

"Ini kan mendekati lebaran, harapannya jalanan segera jadi dan kami pas libur lebaran bisa jualan di sana. Kalau jalan belum jadi ya nanti nggak bisa jualan," paparnya.

Hak atas foto Yaya Ulya
Image caption Batik Jumputan Candi Ijo di Dusun Gedang, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pentingnya pemetaan

Untuk mengatasi kasus semacam ini, pemerintah daerah seharusnya mengintervensi, kata Retno Kusumastuti, akademisi Universitas Indonesia yang meneliti inovasi masyarakat adat.

"Seharusnya pemerintah daerah melakukan intervensi terhadap UMKM. Tapi seberapa jauh intervensinya? Ada yang 100%, ada yang setengah, dan ada yang tidak perlu diintervensi. Ada daerah yang sudah bisa jalan sendiri, tapi ada pula daerah yang infrastrukturnya kurang, kapasitas dan skill untuk membuat promosi sendiri saja nggak bisa, namun punya potensi besar. Itu yang perlu bantuan," paparnya.

Menurut Retno, agar bantuan tepat sasaran, penting dilakukan pemetaan.

"Setelah dilakukan pemetaan akan terungkap mana yang perlu bantuan modal, mana yang perlu peningkatan ka pasitas keahlian, atau keduanya. Sebab untuk bisa menciptakan nilai tambah, kita kan perlu sumber daya wawasan, keahlian, dan modal," jelas Retno kepada wartawan BBC News Indonesia, Jerome Wirawan.

Perempuan yang tengah meneliti keberlangsungan kain tenun di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur itu menilai pemerintah daerah kerap keliru melakukan pemetaan sehingga ada komunitas UMKM yang terabaikan, padahal potensinya besar.

Hak atas foto Yaya Ulya
Image caption Pengrajin batik jumputan Candi Ijo mendambakan uluran pemerintah untuk memajukan usaha mereka.

Jika pemetaan tidak dilakukan dan intervensi terus-menerus luput, menurutnya, ada bahaya yang mengintai.

"Kalau pem erintah tidak mengambil perannya dengan baik, atau salah mengidentifikasi siapa yang harus dibantu, orang lain yang masuk. Berapa banyak pemodal yang bisa beli produk UMKM dengan harga sangat minim lalu dijual lagi ke luar negeri, itu bisa berkali lipat harganya," terang Retno.

"Mereka (UMKM daerah) nggak punya bargain power. Mereka sudah bikin produknya, harus laku untuk makan besok. Kalau produknya ditawar dengan rendah, mereka akan mau kalau nggak punya uang," sambungnya.

Oleh karena itu, Retno meyakini kontribusi wisatawan dalam melanggengkan produk UMKM daerah dan menyejahterakan masyarakat setempat tidak seberapa berperan mengingat musim liburan hanya sejenak.

Itu sebabnya, kata Retno, krusial bagi pemerintah daerah untuk menyokong UMKM setempat demi bisa mandiri.

"Nah sekarang bagaimana mencerdaskan mereka? Investasi sebenarnya bukan cuma modal uang, tapi ke manusianya," tutupnya.

Sumber: Google News | Berita 24 NTB

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »